HIMA JURUSAN AKUNTANSI FEB UNNES

Sumber Hukum Pajak Internasional Indonesia Di Indonesia, pajak internasional khususnya mengenai P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Pengertian Pajak Internasional “Pajak Internasional adalah  hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasioal maupun kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan d...

Sebagian dari kita ada yang sudah tahu mengenai E-filing, namun sebagian yang lain juga belum paham bahkan belum mengetahui apa itu E-filing? Bagaimana sistematikanya? Seperti apa bentuknya? Apa saja kegunaannya? Dan banyak pertanya-tanyaan lain yang kerap muncul jika belum mengetahui seluk beluk tentang E-filing tersebut. Secara mudahnya E-filing itu adalah metode pelaporan pajak yang akan digunakan suatu saat nanti. Tidak ada salahnya semua orang harus mengetahui apa itu E-filing serta cara penggunaannyanya karena kita tahu sendiri bahwa kita wajib pajak demi kemajuan pembangunan negara Indonesia.              Definisi E-filing sendiri merupakan sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik, baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak(DJP) dengan menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplika...

Seperti diketahui, media sosial sudah menjadi sarana yang ampuh bagi penjaja barang-barang online , mulai dari tas bermerek seperti Chanel, sampai makanan anjing rumahan, bahkan produk gadge t iPhone 7 terbaru. Lapak jual beli online ( marketplace ), daily deals , penjualan langsung serta pihak endorser merupakan Subjek Pajak karena Mereka biasanya mendapat penghasilan dari setiap  posting -an yang disponsorinya tersebut. Masalahnya, pelaku usaha online ini kerap kali ditemukan tidak melaporkan pemasukannya. Padahal Pemerintah Indonesia tengah gencar menarik penerimaan dari sektor pajak untuk menutup defisit fiskal di tahun anggaran 2016. Salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah adalah menarik pajak dari para selebgram julukan bagi selebritis di Instagram , dan penjual produk online (daring) serta peng -endorse baik lewat Facebook atau forum-forum seperti KASKUS, Begitu pula dengan pemilik akun media sosial lain, seperti  buzzer  di Twitter.  ...

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dijalankan pemerintah Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor properti di negara ini. CEO PT Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono mengungkapkan, program ini bisa meningkatkan investasi dan penguatan ekonomi di Indonesia. Ini faktor yang dapat mendorong sektor properti di  negara ini bisa ikut meningkat. Hendra meyakini, banyaknya uang tebusan dan dana repatriasi yang terkumpul melalui tax amnesty bisa menjadi modal pengembang untuk mendongkrak sektor properti di dalam negeri. Lebih lanjut, Hendra mengatakan, kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap mampu memberikan dampak positif antara lain turunnya angka inflasi, perbaikan pasar modal hingga peningkatan peminjaman. Selain itu, Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI), Raymond Afandy, mengatakan, bisnis properti merupakan salah satu sektor yang cukup diminati para investor. Bukan hanya dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Tax amnesty tentunya mendukun...

Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari sektor perpajakan. Pendapatan Negara berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2013 yaitu terdiri dari pajak dalam negeri Rp 1.099,94 T (73,23%), Sumber Daya Alam (SDA) Rp 203,73 T (13,56%), Pajak Perdagangan Internasional Rp 48,42 T ( 3,22%), Penerimaan Bukan Pajak (selain SDA) Rp 149,92 T (9,98%) dimana Pendapatan Negara terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri. Bahkan untuk tahun ini Pemerintah menargetkan penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun dalam APBN 2016 yang terdiri dari perpajakan Rp 1.546 triliun. Walaupun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa masalah. Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya adalah rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga tingginya kasus suap mengenai perpajakan. Hal tersebut merupakan beberapa contoh permasalahan yang mengh...

Sekilas Akuntansi Perpajakan Akuntansi Perpajakan  atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, meng-kalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan. Peran akuntansi pajak diperusahaan cukup signifikan diantaranya: ·          Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan mencurangi) ·          Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang ·          Meimplement...