SELEBGRAM DIKENAI PAJAK ATAU TIDAK ?

Seperti diketahui, media sosial sudah menjadi sarana yang ampuh bagi penjaja barang-barang online, mulai dari tas bermerek seperti Chanel, sampai makanan anjing rumahan, bahkan produk gadget iPhone 7 terbaru. Lapak jual beli online (marketplace), daily deals, penjualan langsung serta pihak endorser merupakan Subjek Pajak karena Mereka biasanya mendapat penghasilan dari setiap posting-an yang disponsorinya tersebut. Masalahnya, pelaku usaha online ini kerap kali ditemukan tidak melaporkan pemasukannya.

Padahal Pemerintah Indonesia tengah gencar menarik penerimaan dari sektor pajak untuk menutup defisit fiskal di tahun anggaran 2016. Salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah adalah menarik pajak dari para selebgramjulukan bagi selebritis di Instagram, dan penjual produk online (daring) serta peng-endorse baik lewat Facebookatau forum-forum seperti KASKUS, Begitu pula dengan pemilik akun media sosial lain, seperti buzzer di Twitter.

      Menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal bahwa perputaran uang yang terjadi di bisnis online ini cukup besar.Pemerintah bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun (dengan nilai tukar rupiah Rp 13 ribu per dolar AS) jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut.

     

      Namun  yang menjadi permasalahannyasaat ini adalah banyaknya Selebgram dan Buzzeryang tidak mau melaporkan penghasilannya dari kegiatan jual beli online tersebut.Terlebih bagi mereka yang peredaran brutonya mencapai 4,8 Miliyar. Padahal berdasarkan PP No 46 tahun 2013  tentangPPh tas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu mereka merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melapor. Artinya bahwa secara ketentuan hasil jual beli online harus dilaporkan dalam surat pernyataan (SPT). Saat ini, hanya bisnis online dengan penerimaan sebesar Rp 4,8 miliar per tahun yang dikenai pajak.

     

      Sebenarnya Selebgram dan Buzzer ini dapat memanfaatkan tax amnesty untuk membantu mereka dalam meringankan kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah disiapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yaitu melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak.Data terakhir 12 Oktober 2016, dana yang masuk melalui program pengampunan pajak baru mencapai Rp 143 triliun atau 4 persen dari target. Padahal harta yang dideklarasikan dari dalam negeri mencapai Rp 2.708 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 981 triliun serta dana repatriasi sebesar Rp. 141 trilliun. Sedangkan Uang tebusan pengampunan pajak yang terkumpul sebesar Rp. 89.2 trilliun, dari tunggakan pajak  Rp. 3,06 trilliun dan dari penghentian pemeriksaan dan bukti permulaan Rp. 363,67 miliar.Artinya, realisasi penerimaan pajak tanpa tax amnesty masih lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 800,9 triliun.

      Hal ini yang menjadi dasar bagipemerintah untuk memperketat retribusi pajak dari kegiatan endorsement di media sosial, seperti di Instagram misalnya, di mana sang bintang atau selebgram mendapat bayaran dari perusahaan yang mengiklankan produknya di medsos. Iklan lewat bintang di media sosial memang diakui ampuh di mana selebgram memiliki banyak pengikut atau followers. Pemerintah dapat menggencarkan tax manesty dikalangan Selebgram dan Buzzer ini guna meningkatkan penerimaan negara melalui program tax amnesty tersebut sesuai dengan target yang diharapkan.

            Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Yon Arsal telahmenjabarkan cara memungut pajak para pengguna media sosial, yang menyediakan jasa promosi, terhadap suatu barang di media sosial.Pertama, apabila mereka mendapatkan penghasilan yang langsung dari pihak perusahaan, maka skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial adalah melalui pemotongan langsung Pajak Penghasilan (PPh) dari pihak perusahaan yang memberikan jasa.Karena penghasilan mereka pada dasarnya penghasilan dari jasa.

            Skema kedua, apabila penghasilan yang diterima didapatkan dari sumber lain, maka yang bersangkutan dalam hal ini penyedia jasa memang harus melaporkan sendiri penghasilan yang diperoleh, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).Sepanjang total penghasilan yang diperoleh melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka yang bersangkutan merupakan Wajib Pajak merekawajib memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut.

Dengan dijabarkannya mekanisme ini diharapkan Selebgram dan Buzzer sebagai wajib pajak memahami dan menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan memanfaatkan program tak amnesty untuk memperingan kewajibannya serta untuk menambah penerimaan negara sesuai dengan yang direncanakan pemerintah. Karena langkah mengejar setoran pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi dalam dunia maya ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak menggenjot penerimaan perpajakan. Apalagi hingga bulan lalu realisasi penerimaannya masih cukup rendah.