HIMA JURUSAN AKUNTANSI FE UNNES

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana cadangan alias buffer stock sebesar Rp10 triliun pada tahun depan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan alokasi anggaran tahun ini yang hanya sekitar Rp8 triliun. Dana cadangan ini memang setiap tahun dianggarkan untuk mengantisipasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Karena setiap tahunnya akan ada gejolak ekonomi yang masih kerap terjadi. dana cadangan tidak akan digunakan untuk belanja. Melainkan untuk membackup jika sewaktu-waktu tidak tercapainya target ekonomi makro yang telah dirancang dalam RAPBN. Misalnya ketika target penerimaan pajak tidak tercapai. Agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan menutupinya dengan anggaran. Atau ketika anggaran subsidi membengkak. Agar anggaran belanja tidak membengkak, maka pemerintah bisa menutupinya dengan anggaran buffer stock tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang di harapkan maka bisa berdampak ke pajak, dengan begini

Kementerian Keuangan Thailand berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) melalui bisnis  e-commerce  pada tahun depan. Karena menurut mereka, pengenaan PPN ini diperkirakan akan mampu menambah pendapatan negara miliaran bath.             “Pajak itu bertujuan untuk mengumpulkan antara 3—4 miliar baht (sekitar 1,9 triliun) per tahun,” ujar salah satu pejabat tersebut.             Namun hal itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Sehingga Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan rencana pengenaan pajak  e-commerce  tersebut akan dibawa ke parlemen pada tahun ini dan Pemerintah akan meminta persetujuan. Rencana pengenaan pajak   ini dilontarkan setelah aktivitas usaha  e-commerce  mulai berkembang pesat di Thailand. Para pelaku bisnis menjual produk mereka langsung kepada pelanggan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram dan aplikasi pengiriman seperti Japan's Line Corp. Diketahui hal ini idorong adanya pen