HIMA JURUSAN AKUNTANSI FE UNNES

Auditing merupakan proses mengevaluasi bukti secara objektif dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan kegiatan dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, auditing dianggap sebgai proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi hasil laporan keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh auditor baik dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal.   Audit memiliki tiga jenis yaitu : a.        Audit laporan keuangan ( Financial Statement Audit ) b.       Audit kepatuhan ( Complience Audit ) c.        Audit operasional ( Operational Audit ) Dalam auditing terdapat sepuluh standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sepuluh standar tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). Standar yang dijelaskan dalam PSA harus diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh akuntan publik Indonesia. Didalam PSA (Pernyataan Standar Auditing) terdapat In

         Di seluruh dunia pada saat ini tidak terkecuali di Indonesia menganggap bahwa internet sudah menjadi sebuah era. Rasanya, itu tidaklah terlalu berlebihan karena faktanya pada milenium ketiga ini bisa disebut dunia berada pada era internet.           Pada era internet tersebut manusia dapat mengakses informasi dengan begitu cepatnya baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu pada era internet sekarang ini mulai terjadi digitalisasi pada berbagai sektor tak terkecuali pada dunia ekonomi. Dunia ekonomi yang sekarang mulai bergerak pada arah ekonomi digital dan meninggalkan ekonomi yang berbasis konvensional memang bisa menjadi tantangan namun juga bisa menjadi sebuah potensi guna menjawab tantangan ekonomi yang tersedia.          Di Indonesia yang sekarang mulai tumbuh berbagai start up yang meramaikan pasar ekonomi digital Indonesia pada dunia perbankan, e-commerce, bahkan industri finansial pun ikut bergerak menuju platform internet khusus pada bidan

Sumber Hukum Pajak Internasional Indonesia Di Indonesia, pajak internasional khususnya mengenai P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Pengertian Pajak Internasional “Pajak Internasional adalah  hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasioal maupun kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan d

In 2017, a research institute Mckinsey Global Institute predicts the majority of jobs will shift from human to machine power controlled digital technology. In addition to predictions about the unemployment rate, Mckinsey also mentioned that in the coming 2030 digital-based economy will give birth at least 9% of jobs that have never existed before. Although not calling Indonesia directly, but the negative impact of digital-based economy is considered to be a negative impact for Germany and China. President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, said that Indonesia have to prepare a digital economic road map, following Thailand and Singapore who have already published the long-term strategy. To avoid labor-intensive industries from the negative impacts of the digital economy, the government will maximize the development of the '10 new Bali ' or boosted tourist sites to spin the economy. Earlier, Tourism Minister Arief Yahya stated that the government has pursed '