EMPAT PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA DAN DEFINISINYA

            Dalam penyusunan informasi laporan keuangan, seorang akuntan harus mematuhi beberapa standar, atauran, atau kriteria yang berlaku yang wajib dipenuhi dalam pelaporannya. Standarisasi ini biasa disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak dan ulas dulu apa itu SAK.

            Standar Akuntansi Keuangan ini dpat diartikan sebagai cara atau aturan dalam penyajian laporan keuangan dari suatu entitas bisnis. SAK ini dibuat dan diresmikan oleh beberapa lembaga resmi atau Standard Setting Body. Lembaga-lembaga yang termasuk Standart Setting Body yang umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Lembaga ini merupakan sekumpulan dari seluruh profesi akuntan di Indonesia. Segala sesuatu tentang akuntansi di Indonesia diatur oleh IAI dan termasuk pengaturan dan pembuatan standar akuntansi keuangan (SAK). Dalam pembuatan standar akuntansi keuangan (SAK) terdapat tahap-tahap yang harus dilewati terlebih dahulu. Pertama yaitu bagian Dewan Standar Akuntansi yang bertugas menyusun standar tersebut. Setelah itu dilanjutkan ke bagian kedua yaitu Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk dianalisis kembali untuk kemudian disahkan dalam kongres IAI.

2.      Financial Accounting Standard Board (FASB)

      Lembaga ini merupakan lembaga yang ada di USA. Sama seperti IAI lembag ini bertugas mengesahkan standar yang telah disusun. FASB pertama kali menghasilkan Statement of Accouting Standard and Interpretation yang dimuat dalam Accounting Research Bulletin yang dikeluarkan oleh AICPA.

3. International Financial Report Standard (IFRS)

Pada awalnya lembaga ini dikenal dengan nama International Accounting Standard Committee (IASC). Lembaga ini ada di London dan menjadi pesang dengan FASB dalam beberapa hal.

4 Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Beragamnya jenis laporan keuangan yang ada mengharuskan ada standar atau aturan yang berbeda-beda pula. Seperti misalnya laporan keuangan usaha tentu ekan berbeda dengan laporan keuangan pemerintahan.

Di indonesia standar akuntansi keuangan ini terbagi menjadi 4 jenis atau bisa disebut dengan 4 pilar standar akuntansi keuangan . Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai 4 pilar tersebut.

1.      PSAK-IFRS

     PSAK-IFRS merupakan akronim dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Report Standard. PSAK ini adalah nama lain dari SAK yang sudah diterapkan sepenuhnya pada tahun 2012.

     Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas yang bersifat umum seperti : Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.

     Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Lalu kenapa harus IFRS? Karena Indonesia adalah anggota dari IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya, sehingga Indonesia harus mematuhi kesepakatan sebagai anggota atau disebut Statement Membership Obligation (SMO)

     Alasan lain IFRS ini diterapkan adalah karena dalam pertemuan pemimpin dunia G20 Forum disepakati adanya “Strengthening Transparency and Accountability” pada 15 November 2008 yang diwujudkan pada 9 april 2009 dalam pertemuan di London untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara gobal.

Kelebihan IFRS

     PSAK memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :

1. Daya banding laporan keuangan meningkat

2. Dalam lingkup pasar modal internasional informasi yang diberikan berkualitas

3. Perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan dikurangi sehingga hambatan arus modal internasional bisa dihilangkan

4. Biaya untuk analisis keuangan bagi para analis dan biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional bisa dihemat

5. kualitas pelaporan keuangan meningkatkan menuju best practice

     Dengan menyesuaikan standar keuangan dengan IFRS Indonesia menjadi lebih mudah untuk pelaporan keuangan meskipun ada perubahan dari penyusuna laporan itu sendiri yang sifatnya menyeluruh.

Ciri Khas IFRS

Ciri khas dari IFRS adalah dari “ Principles Base” nya, yaitu :

1. Interpretasi dan aplikasi atas standar lebih ditekankan sehingga berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut

2. Presentasi aknuntansi harus mencerminkan realitas ekonomi, karenanya perlu adanya penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi

3. Membutuhkan professional judgement pada penerapan standard akuntansi.

     FRS juga menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif maka harus melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Selain itu IFRS mengharuskan pengungkapan ( disclosure ) yang lebih banyak baik kwantitatif maupun kualitatif.

2.      SAK-ETAP

      SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP biasa digunakan untuk etenitas yang akuntanbilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. Jadi bisa dikatakan bahwa ETAP ini merupakan anak dari IFRS.

      Seperti yang disebutkan diatas SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK-ETAP adalah:

1. Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif.

2. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.

3. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Kelebihan SAK ETAP

      Tujuan dari SAK ETAP adalah memberikan kesempatan bagi perusahaan kecil utnuk membuat laoran keuangan sendiri yang dapat di audit dan mendapatkan opini audit, sehingga mereka dapat menggunakan laporan keuangan terebut untuk mendapatkan dana pengembangan usaha.

Ada banyak manfaat lain dari SAK ETAP antara lain :

1. Implementasi lebih mmudah karena lebih sederhana dibandingkan PSAK-IFRS

2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap berkualitas meskipun bentuknya sederhana.

3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME yang modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas

4. Memerlukan profesional judgement yang lebih sedikit dibanding PSAK-IFRS

3.      PSAK Syariah

Indonesia yang mayoritas penduduk nya beragama islam tentu perlu ada kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan islam. Seperti adanya berbagai lembaga berbasis syariah misalnya bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat dan lain sebagainya. Semua lembaga ini tentu perlu standar tersendiri untuk transaksi yang sedikit berbeda dengan yang biasa karena itu munculah PSAK Syariah.

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI.

PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual

2. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

3. Akuntansi Murabahah

4. Musyarakah

5. Mudharabah

6. Salam

7. Istishna

      PSAK Syariah bisa digunakan bersama dengan PSAK pada umumnya. Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4.      SAP

      SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

      SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :

1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

7. Peluncuran Draf Publikasian SAP ( Exposure Draft )

8. Dengar Pendapat Terbatas ( Limited Hearing ) dan Dengar Pendapat Publik ( Public Hearings )

9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

10. Finalisasi Standar

      Jadi SAP disusun hanya untuk instalasi kepemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

      Nah itu lah dia 4 pilar dari standarisasi akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Standar ini diharapkan nanti nya bisa meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan sehingga laporan yang disampaikan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya dari kegiatan ekonomi. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat sekian dan terima kasih